topmetro.news – Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor tegaskan dirinya tidak anti kritik. Dia menyampaikan hal itu saat makan siang bersama sejumlah insan pers di Ruang Sekretariat Kantor Bupati Humbang Hasundutan, Jumat (10/9/2021).
Menurutnya, Pemkab Humbahas tidak pernah takut kritik. “Kritik itu jantung demokrasi. Bahkan, pemkab mempersilakan untuk menyampaikan kritik. Namun tetap dengan etika dan tata krama sesuai kultur budaya adat yang kita pegang,” katanya.
“Tata krama dan ukuran-ukuran budaya kita itu supaya di kedepankan. Bukan hanya selalu berbicara antikritik, tidak mau dikritik. Atau tidak mendengar kritik, tetapi juga memahami cara-cara mengkritik yang konstruktif.”
“Selama kritikan itu sifatnya konstruktif, buat kita tidak ada masalah,” jelas Dosmar.
Kritik konstruktif harus dipandang sebagai umpan balik yang mendatangkan nilai positif, tujuannya, agar seseorang bisa memperbaiki diri sendiri. Di samping itu kritikan itu harus beserta dengan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Dosmar juga menyebut banyak pihak yang menyamakan kritik dengan fitnah. Padahal dua hal tersebut sangat berbeda.
Selain itu, ia juga menyayangkan jika terdapat banyak pihak yang memprovokasi situasi jika terdapat kritik kepada pemerintah.
“Banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan terhadap mereka-mereka (pemberi kritik). Justeru terlibat di dalamnya untuk memperkeruh situasi. Janganlah seperti itu,” ujarnya.
Etika Kritik
Ia mengatakan, bahwa dalam hal menyampaikan kritik di negara demokrasi sah-sah saja. Namun di sisi lain, dalam penyampaian kritik itu mesti memperhatikan etikanya.
Kritik itu harus konstruktif. Harus memberikan solusi, bukan mencaci maki. Kultur ini harus kita bangun. Dalam demokrasi orang bebas bicara. Bahkan kritik siapa pun bisa. Tetapi harus punya etika dan memperhatikan nilai-nilai budaya adat.
Di samping itu, Dosmar Banjarnahor juga mengakui bahwa kinerja pemerintahannya belum bisa memuaskan semua pihak. “Pemkab tidak gagal. Bupati tidak gagal. Tetapi bupati dan pemkab disebut gagal bagi mereka yang keinginannya atau kemauanya tidak bisa diakomodir,” katanya.
“Tentang P-APBD gagal, itu kegagalan kita semua. Bukan saja kegagalan Pemkab Humbahas. Pemkab tidak pernah terlambat setiap ada kegiatan dengan DPRD. Tetapi, kalau semua harus melalui tawar-menawar, itu jelas sangat bertentangan dengan konstitusi.”
“Maaf-maaf saja. Jika demikian caranya, saya tidak bisa dan tidak ada ruang untuk itu,” tegas Bupati.
Terkait pembangunan infrastruktur, kata bupati, perlu ada pengetahuan, bahwa pembangunan infrastruktur tidak mesti bangun jalan. “Infrastruktur itu banyak. Dan itu sudah banyak kita kerjakan,” sebutnya.
Di acara tersebut, beberapa rekan pers dapat kesempatan memberikan pertanyaan terkait opini yang berkembang di Humbahas.
Di penghujung acara, Bupati Humbahas mengajak insan pers ke depannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui berita-berita Pemkab Humbahas secara aktual, faktual, berimbang dan solutif.
“Dengan demikian, masyarakat kita akan teredukasi dengan informasi yang mereka baca,” katanya.
Hadir dalam pertemuan itu, Toni Sihombing (Setdakab Humbahas), BP Siahaan (Kepala Inspektorat Humbahas), Jhon Harry Marbun (Kepala BPKPAD Humbahas).
reporter | AfG
